Gerindra Optimis Prabowo Kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Partai Gerindra yakin ketua umumnya, Prabowo Subianto, dapat mengalahkan Jokowi di Pilpres 2019, meski saat ini elektabilitas Prabowo jauh di bawah presiden yang maju lagi sebagai calon petahana itu.

"Saat ini elektabilitas Pak Prabowo memang jauh di bawah Pak Jokowi karena dalam 3,5 tahun ini Pak Prabowo diam, tidak melakukan apa-apa dan hanya menerima tamu-tamu, berdiksusi di kediamannya di Hambalang, dan banyak membaca, karena ingin memberi kesempatan kepada Presiden Jokowi untuk bekerja," kata Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dalam diskusi bertajuk "Politik Copras Capres" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/4/2018).

Sebaliknya, lanjut wakil ketua Komisi II DPR RI ini, Jokowi adalah presiden yang setiap hari kemana-mana diliput media, suka selfi-selfi, nge-vlog dan lain-lain, sehingga tak heran elektabilitasnya tinggi.

"Tapi seiring berjalannya waktu, apalagi karena kami juga menemukan banyak kelemahan dalam pemerintahan Jokowi, elektabilitas Pak Prabowo akan meningkat, dan kami optimis tinggi Pak Prabowo akan memenangi Pilpres 2019," imbuhnya.

Kelemahan-kelemahan pemerintahan Jokowi yang dibeberkan Riza di antaranya 66 janji kampanye yang hingga kini tidak direalisasikan, bahkan janji akan mempersulit tenaga kerja asing (TKA) yang terjadi sebaliknya; menerbitkan Pepres No 20 Tahun 2018 yang malah mempermudah masuknya TKA, khususnya dari China. Bahkan dosen pun diimpor dan WNA diizinkan memimpin BUMN.

Selain itu, janji tidak melakukan impor dan berutang, yang terjadi sebaliknya. Janji buy back Indosat pun cuma PHP (pengharapan palsu).

"Pembangunan infrastruktur yang disebut-sebut paling berhasil, tidak dibangun dengan memperhatikan masalah keamanan dan keselamatan, serta tidak dibangun dengan kajian yang matang dan komperehensif, termasuk soal manfaat dan produktivitasnya, sehingga saat ini sudah 16 proyek infrastruktur yang ambruk, dan ada proyek pembangunan yang tidak terkoneksi antara bangunan yang satu dengan bangunan lainnya," jelas dia panjang lebar.

Politisi kelahiran Banjarmasin ini mencontohkan proyek yang tidak terkoneksi tersebut, yakni salah satunya proyek pembangunan bandara.

"Bandara itu dibangun dengan sangat bagus, lengkap dengan fasilitas landing pesawat Boeing, tapi sampai sekarang pesawat berbadan besar itu belum juga siap (belum ada, red)," katanya.

Ia juga menilai sistem demokrasi di era Jokowi mengalami kondisi yang memprihatinkan. Indikasinya adalah penetapan presidential threshold 20% untuk Pilpres 2019 yang dilaksanakan serentak dengan Pileg, dan masuknya calon tunggal dalam UU Pemilu yang  baru.

Kedua kebijakan pemerintah yang didukung fraksi-fraksi partai pendukung Jokowi di DPR itu, di antaranya PDIP, Golkar, PPP, Hanura, PKB dan NasDem, berpotensi melanggar UUD 1945, karena konstitusi mengamanatkan, setiap warga negara berhak memilih dan dipilih.

"Masalah hukum pun harus dibenahi (karena Polri terlihat tumpul ke pendukung pemerintah, namun tajam ke oposisi, terutama kepada umat Islam)," katanya.

Ia bahkan memgingatkan, kalau sebagai incumbent yang setiap hari muncul di berbagai media, baik cetak, elektronik dan online, elektabilitas Jokowi yang berada di bawah 50% sangatlah mengkhawatirkan.

"Jangankan elektabilitas di bawah 50%, incumbent dengan elektabilitas yang menurut tim survei mencapai 65% pun masih dapat dikalahkan (Gubernur Ahok di Pilkada DKI 2017, red)," tegasnya.

Berdasarkan hasil survei Median yang dirilis belum lama ini, tingkat keterpilihan Jokowi berdasakan 1.200 responden mencapai 36,2%, sementara Prabowo 20,4%.

Sementara hasil survei Kedai Kopi pada pertengahan hingga akhir Maret 2018 menyebut, dari 1.135 responden, tingkat keterpilihan Jokowi untuk survei yang dilakukan secara tertutup memcapai 48,3%, sedang secara terbuka 35,1%.

Tingkat keterpilihan Prabowo dalam survei tertutup 23%, sedang secara terbuka 12%.

Namun 60% menyatakan tak setuju capres tunggal, dan jika ketentuan itu tetap diberlakukan, 52% akan memilih kitak kosong,

Dalam survei Median, responden yang ingin ganti presiden di 2019 mencapai 46,4%, sedang yang ingin Jokowi 2 periode 45,2%.

Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengaku, meski banyak kritik dan tudingan, apresiasi publik atas kinerja Jokowi cukup tinggi, terutama di luar Pulau Jawa.

Ia optimis Jokowi akan menang lagi di 2019, dan melanjutkan tugasnya sebagai presiden untuk periode kedua. (rhm)