Politisi Ini Prediksi PBB Masuk 6 Besar Partai Peraih Suara Terbanyak di 2019

Partai Bulan Bintang (PBB) diprediksi bakal masuk enam besar partai dengan perolehan suara terbanyak di Pileg 2019.

"Ada beberapa faktor yang membuat partai yang didirikan Yusril Ihza Mahendra ini melejit, menyalip beberapa partai," ujar Ketua Aktivis 212 Indonesia, Ma'ruf Halimuddin, kepada harianumum.com di Jakarta, Sabtu (10/3/2018).

Ia menyebut, partai yang akan memperoleh suara terbanyak di Pileg 2019 adalah Gerindra, PDIP, Golkar, Demokrat, PKS dan PBB.

Suara PKB, PPP, Hanura dan NasDem diprediksi jatuh. 

"PDIP masuk dua besar karena pondasi partai ini masih cukup kuat dan partai Megawati Soekarnoputri merupakan partai penguasa," imbuh mantan politisi PAN ini.

PBB melejit karena figur Yusril Ihza Mahendra, dan karena kebangkitan umat Islam yang tercermin melalui Aksi Bela Islam yang dimotori GNPF-MUI yang hingga tujuh jilid, yang salah satunya menjadi fenomena karena diikuti oleh lebih dari 7 juta umat Islam dari berbagai daerah.

Aksi itu digelar pada 2 Desember 2016, yang dikenal dengan Aksi 212.

Figur Yusril menjadi magnet karena selama rezim Jokowi berkuasa, pakar hukum tatanegara itu selalu bersama umat Islam yang dinilai diperlakukan secara tidak baik oleh pemerintah. Ia antara lain menjadi kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dibubarkan hanya berdasarkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas, dan menjadi kuasa hukum warga Kampung Aquarium yang digusur Gubernur Ahok.

Kiprah Yusril ini membuat HTI bergabung ke PBB. Begitupula Front Pembela Islam (FPI).

Ma'ruf menambahkan, keputusan KPU menyatakan PBB tidak lolos verifiksi faktual, sehingga PBB menggugat ke Bawaslu agar tetap dapat ikut Pemilu 2019, juga menguntungkn PBB setelah gugatannya diterima Bawaslu.

"Karena keputusan KPU itu menimbulkan asumsi bahwa PBB dizalimi, dan seperti kita tahu, di Indonesia pihak  atau orang yang dizalimi akan mendapatkan dukungan secara luas dari masyarakat," imbuh mantan pediri Partai Syariah 212 ini.

PBB juga melejit karena saat ini juga muncul fenomena dimana kader dan anggota partai tertentu, eksodus ke PBB.

"Yang terpantau oleh saya, saat ini telah ada kader dan anggota PAN, PPP dan PKB yang pindah ke PBB karena selain menganggap partai ini merupakan partai potensial di Pemilu 2019, juga karena merasa tak nyaman dan tak lagi sejalan dengan orientasi partainya," imbuh dia.

Ma'ruf memprediksi, di Jakarta PBB minimal akan mendapat tiga kursi DPRD, sementara di tingkat nasional, partai berlambang bulan sabit dan bintang ini ini akan mendapatkn 29-35 kursi di DPR RI.

Optimis

Politisi PBB yang akan maju di Pileg 2019 untuk Dapil Jakarta Pusat, Ical Syamsuddin, optomis dapat meraih suara yang cukup untuk menghantarkannya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.

"Kita optimis akan meraih kursi di DPRD DKI, karena PBB diuntungkan dengan empat hal," ujar ketua LAKRI (Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia) DKI Jakarta tersebut.

Ia menyebut, keempat hal tersebut adalah sosok Yusril yang mumpuni, PBB mendapat dukumgan dari non partai PBB di luar struktur, karema Yusril memenangkan gugatan HTi, dan karena PBB telah dizalimi KPU, sehingga mendapat simpati publik.

Ia menambahkan, Yusril menargetkan mendapat 10 kursi di DPRD DKI, dan ia yakin insya Allah target itu terpenuhi.(rhm)

PBB Siap Penuhi Imbauan HRS Koalisi dengan Gerindra, PAN dan PKS

Partai Bulan Bintang (PBB) merespon positif imbauan imam besar umat Islam Indonesia Habib Rizieq Syihab agar berkoalisi dengan Gerindra, PKS dan PAN dalam menghadapi Pilpres 2019.

"Saya menyambut baik tausiyah dari Habib Rizieq agar ada koalisi PBB, PAN, PKS dan Gerindra. Koalisi ini berpeluang memenangi Pilpres 2019," kata Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono seperti dikutip dari prediksi.bid, Kamis (22/3/2018).

Ia menambahkan, jika jadi berkoalisi, PBB memandang pimpinan tiap partai mesti realistis dalam mengusung capres-cawapres, dan menurutnya, penentuan capres-cawapres sebaiknya tidak ditentukan dari besar atau kecilnya partai, melainkan potensi siapa yang layak tanding dan siapa yang sanggup mengatasi masalah bangsa 5 tahun ke depan. 

"Gerindra dan PAN sudah, maka jika Prabowo tetap ingin jadi capres, pasangannya tinggal ada di PBB atau PKS," imbuhnya. 

Ia berharap untuk penentuan capres-cawapres ini, kompromi demi mencapai kemenangan di Pilpres harus melepas ego. 

"PBB siap duduk bersama bicara soal pemenangan ini," tegas dia. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Wasekjen DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, imam Besar umat Islam Indonesia Habib Rizieq Syihab (HRS) mengimbau empat partai peserta Pemilu 2019 berkoalisi untuk menghadapi Pilpres.

Keempat partai tersebut adalah Gerindra, PKS, PAN, dan PBB.

"Tadi malam (Rabu, 21/3/2018) jam 21:30 waktu Mekah, saya bertemu Habib Rizieq di rumah Beliau. Dalam pertemuan itu, HRS memberikan imbauan agar Gerindra, PKS, PAN, PBB bisa berkoalisi di Pilpres 2019," kata Andre kepada wartawan, Kamis (22/3/2018).

Ia menambahkan, jika koalisi itu tercipta, imam besar umat Islam Indonesia yang juga imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu akan menyerukan kepada umat Islam dan keluarga besar Alumni 212 untuk mendukung penuh koalisi tersebut dalam menghadapi Pilpres 2019. (rhm)

Gerindra Resmi Usung Prabowo Sebagai Capres 2019

DPP Partai Gerindra resmi mencalonkan ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden (capres) dalam Pilpres 2019.  

Pengumuman hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/4/2018).

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan pemberian mandat Prabowo sebagai capres 2019 setelah melalui proses yang panjang dengan menyerap aspirasi rakyat berbagai daerah dan jutaan kader Partai Gerindra.

"Dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Gerindra menentukan arah kebijakan nasional tentang rekrutmen dan seleksi calon legislatif, serta pembahasan aspirasi rakyat Indonesia tentang desakan agar Prabowo Subianto kembali dicalonkan secara resmi oleh Gerindra," kata Muzani dalam keterangan tertulisnnya.

Ia menambahkan, Rapimnas ini diikuti oleh 34 Ketua DPD tingkat provinsi, 529 Ketua DPC tingkat kabupaten, 2.785 orang anggota DPRD kabupaten kota, 251 orang anggota DPRD tingkat provinsi dan 73 anggota DPR RI.  

"Secara bergantian (mereka) menyampaikan aspirasi konstituen yang menginginkan Prabowo Subianto maju calon presiden," imbuh Muzani.

Atas dasar aspirasi tersebut, Partai Gerindra secara resmi mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan sekaligus memberikan mandat penuh untuk membangun koalisi dan memilih calon wakil presiden.
 
Dalam pidato penerimaan mandat sebagai calon presiden, Prabowo Subianto menegaskan menerima mandat tersebut dan akan segera bergerak membangun koalisi Pilpres. Prabowo juga memerintahkan seluruh kader turun bersama rakyat siang dan malam serta berjuang dengan rakyat.

Dalam acara Rapimnas ini, hadir sejumlah tokoh politik antara lain Amien Rais, Ketua umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (man)

Prabowo Diprediksi Jadi King Maker, Usung Gatot-Anies di Pilpres 2019

Pengamat Intelijen, Prayitno, meragukan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto akan maju sebagai calon presiden di Pilpres 2019.

Ia bahkan memperkirakan kalau ada kemungkinan Prabowo hanya akan menjadikan dirinya sebagai king maker untuk mengusung pasangan Gatot Nurmantyo-Anies Baswedan.

"Kalau melihat dari gesturnya saat dia menerima mandat untuk maju di Pilpres 2019, Prabowo memang menyatakan dia siap untuk maju sebagai capres. Dia bahkan membuka baju, dan kemudian begini  ....(mengangkat tangan kanan dan menguncang-guncangkannya). Luar biasa sekali semangatnya," kata dia dalam dialog di TVOne, Jumat (13/4/2018).

Namun, lanjut Prayitno, saat itu Prabowo tidak langsung mendeklrasikan dirinya sebagai Capres 2019. Padahal,  klaim dia, dia kenal betul bagaimana Prabowo.

"Jadi, kalau Prabowo memang berniat maju, dia pasti mendeklarasikan dirinya saat itu juga," kata dia.

Ia berasumsi kalau saat ini Prabowo sedang tidak memiliki keyakinan untuk kembali nyapres, karena selain masalah usia, Prabowo juga pernah kalah di Pilpres 2009 dan 2014, dan ada masalah dengan biaya logistik Pilpres yang sangat besar.

"Tapi Pilpres kan masih tahun depan, waktunya masih panjang. Dalam rentang waktu itu apa pun bisa saja terjadi, tapi kalau dilihat dari gesturnya, kemungkinan dia akan menjadi king maker, bukan play maker, karena dengan begitu dia bisa menjadi patron bagi partainya. Toh di 2014 Megawati tidak maju, tapi partainya (PDIP) tetap mendapat suara terbanyak dan menjadi partai besar, dan Mega tetap menjadi yang paling berkuasa di partainya. Begitu juga dengan SBY dan Partai Demokrat-nya," imbuh dia.

Ketika ditanya siapa yang akan diusung Prabowo jika dia menjadi king maker, Prayitno menyebut nama mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Gubernur  DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Selama ini di setiap survei, setelah nama Jokowi dan Prabowo ada diga nama, di mana Gatot di urutan ketiga dan Anies di urutan keempat. Dua nama ini saya rasa yang akan dipilih Prabowo," jelasnya.

Ketika diingatkan bahwa Gatot dan Anies bukan kader Gerindra, Prayitno mengatakan bahwa hal itu bukan masalah, karena jika kembali dikaji dari gestur dan apa yang pernah disampaikan Prabowo, termasuk tentang pernyataannya yang kontroversial bahwa Indonesia akan bubar pada 2030, Prabowo ingin pemimpin Indonesia selanjutnya dari militer.

"Jadi, kalau Prabowo saat menjelang pendaftaran capres pada Agustus 2018 Prabowo memutuskan tidak capres, maka kemungkinan besar dia akan mengusung Gatot-Anies," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Prabowo mendapat mandat untuk nyapres pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat,  Rabu (11/4/2018). 

Meski demikian, Prabowo tidak langsung mendeklarasikan diri sebagai capres, meski keterangan resmi DPP Gerindra menyatakan, dengan adanya mandat itu maka Gerindra resmi mengusung Prabowo sebagai capres 2019. (rhm)

Gerindra Optimis Prabowo Kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Partai Gerindra yakin ketua umumnya, Prabowo Subianto, dapat mengalahkan Jokowi di Pilpres 2019, meski saat ini elektabilitas Prabowo jauh di bawah presiden yang maju lagi sebagai calon petahana itu.

"Saat ini elektabilitas Pak Prabowo memang jauh di bawah Pak Jokowi karena dalam 3,5 tahun ini Pak Prabowo diam, tidak melakukan apa-apa dan hanya menerima tamu-tamu, berdiksusi di kediamannya di Hambalang, dan banyak membaca, karena ingin memberi kesempatan kepada Presiden Jokowi untuk bekerja," kata Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dalam diskusi bertajuk "Politik Copras Capres" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/4/2018).

Sebaliknya, lanjut wakil ketua Komisi II DPR RI ini, Jokowi adalah presiden yang setiap hari kemana-mana diliput media, suka selfi-selfi, nge-vlog dan lain-lain, sehingga tak heran elektabilitasnya tinggi.

"Tapi seiring berjalannya waktu, apalagi karena kami juga menemukan banyak kelemahan dalam pemerintahan Jokowi, elektabilitas Pak Prabowo akan meningkat, dan kami optimis tinggi Pak Prabowo akan memenangi Pilpres 2019," imbuhnya.

Kelemahan-kelemahan pemerintahan Jokowi yang dibeberkan Riza di antaranya 66 janji kampanye yang hingga kini tidak direalisasikan, bahkan janji akan mempersulit tenaga kerja asing (TKA) yang terjadi sebaliknya; menerbitkan Pepres No 20 Tahun 2018 yang malah mempermudah masuknya TKA, khususnya dari China. Bahkan dosen pun diimpor dan WNA diizinkan memimpin BUMN.

Selain itu, janji tidak melakukan impor dan berutang, yang terjadi sebaliknya. Janji buy back Indosat pun cuma PHP (pengharapan palsu).

"Pembangunan infrastruktur yang disebut-sebut paling berhasil, tidak dibangun dengan memperhatikan masalah keamanan dan keselamatan, serta tidak dibangun dengan kajian yang matang dan komperehensif, termasuk soal manfaat dan produktivitasnya, sehingga saat ini sudah 16 proyek infrastruktur yang ambruk, dan ada proyek pembangunan yang tidak terkoneksi antara bangunan yang satu dengan bangunan lainnya," jelas dia panjang lebar.

Politisi kelahiran Banjarmasin ini mencontohkan proyek yang tidak terkoneksi tersebut, yakni salah satunya proyek pembangunan bandara.

"Bandara itu dibangun dengan sangat bagus, lengkap dengan fasilitas landing pesawat Boeing, tapi sampai sekarang pesawat berbadan besar itu belum juga siap (belum ada, red)," katanya.

Ia juga menilai sistem demokrasi di era Jokowi mengalami kondisi yang memprihatinkan. Indikasinya adalah penetapan presidential threshold 20% untuk Pilpres 2019 yang dilaksanakan serentak dengan Pileg, dan masuknya calon tunggal dalam UU Pemilu yang  baru.

Kedua kebijakan pemerintah yang didukung fraksi-fraksi partai pendukung Jokowi di DPR itu, di antaranya PDIP, Golkar, PPP, Hanura, PKB dan NasDem, berpotensi melanggar UUD 1945, karena konstitusi mengamanatkan, setiap warga negara berhak memilih dan dipilih.

"Masalah hukum pun harus dibenahi (karena Polri terlihat tumpul ke pendukung pemerintah, namun tajam ke oposisi, terutama kepada umat Islam)," katanya.

Ia bahkan memgingatkan, kalau sebagai incumbent yang setiap hari muncul di berbagai media, baik cetak, elektronik dan online, elektabilitas Jokowi yang berada di bawah 50% sangatlah mengkhawatirkan.

"Jangankan elektabilitas di bawah 50%, incumbent dengan elektabilitas yang menurut tim survei mencapai 65% pun masih dapat dikalahkan (Gubernur Ahok di Pilkada DKI 2017, red)," tegasnya.

Berdasarkan hasil survei Median yang dirilis belum lama ini, tingkat keterpilihan Jokowi berdasakan 1.200 responden mencapai 36,2%, sementara Prabowo 20,4%.

Sementara hasil survei Kedai Kopi pada pertengahan hingga akhir Maret 2018 menyebut, dari 1.135 responden, tingkat keterpilihan Jokowi untuk survei yang dilakukan secara tertutup memcapai 48,3%, sedang secara terbuka 35,1%.

Tingkat keterpilihan Prabowo dalam survei tertutup 23%, sedang secara terbuka 12%.

Namun 60% menyatakan tak setuju capres tunggal, dan jika ketentuan itu tetap diberlakukan, 52% akan memilih kitak kosong,

Dalam survei Median, responden yang ingin ganti presiden di 2019 mencapai 46,4%, sedang yang ingin Jokowi 2 periode 45,2%.

Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengaku, meski banyak kritik dan tudingan, apresiasi publik atas kinerja Jokowi cukup tinggi, terutama di luar Pulau Jawa.

Ia optimis Jokowi akan menang lagi di 2019, dan melanjutkan tugasnya sebagai presiden untuk periode kedua. (rhm)

CFD Jadi Momentum Gerakan #2019GantiPresiden, Rocky Gerung: Bagus Buat Demokrasi

Gerakan #2019GantiPresiden agaknya menemukan momentum di pelaksanaan Car Free Day (CFD), Minggu (2019/4/2018).

Pasalnya, meski Aksi #2019GantiPresiden Menggoyang Istana yang digagas Gerakan Pemuda Jakarta (GPJ) hari ini gagal dilaksanakan, namun ribuan warga Jakarta tetap datang ke Jalan MH Thamrin-Sudirman  tempat diaman CFD diselenggarakan, dengan mengenakan kaos beraneka warna seperti merah, biru, putih dan hitam, namun semuanya bertuliskan hestek #2019GantiPresiden.

Dari pantauan terlihat, selain yang berolahraga atau sekedar berjalan-jalan di kelengangan Jalan MH Thamrin-Sudirman, warga yang mengenakan kaos bertuliskan #2019GantiPresiden juga datang dengan berkelompok-kelompok. 

Di antara kelompok ini bahkan ada yang membentangkan spanduk dengan tulisan sama; #2019GantiPresiden. Salah satunya yang menamakan diri Forum Jihad Umat Islam (Forjuis). 

"Kami sayangkan ya, acara #2019GantiPresiden Menggoyang Istana nggak diizinkan Polda, padahal kan agendanya nggak ngapa-ngapain, cuma muter-muter di Bundaran HI. Makanya, saya sama teman-teman tetap ke sini, karena kami tetap ingin menyuarakan aspirasi kami," ujar Yanti (28), warga Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Ketika ditanya apakah tidak takut dihalau polisi? Yanti mengakui kekhawatiran itu tetap ada.

"Tapi kami bismillah sajalah, karena niat kami juga kan baik, kami ingin presiden baru karena kecewa sama Jokowi," katanya.

Ibu dua anak ini mengakui kalau saat Pilpres 2014 ia sekeluarga dan juga sebagian tetangga, memilih Jokowi karena terpesona oleh sosoknya yang katanya sederhana, merakyat dan katanya sukses membangun Kota Solo.

"Sekarang sih kami sudah tahu, nggak bakalan ketipu lagi. Apalagi sekarang hidup serba susah. Subsidi dicabut, premium hilang dari pasaran, tarif listrik dinaikin terus .... Capek deh," keluhnya.

"Itu juga, ngeluarin Perpres TKA (Tenaga Kerja Asing). Bukannya nyedian lapangan kerja buat rakyat sendiri seperti yang dijanjiin, malah ngasih kerjaan ke orang China," celetuk Hamidi, rekan Yanti.

Sepenjang CFD berlangsung, tak terlihat ada polisi yang menangkap atau menghalau warga yang mengenakan kaos bertuliskan #2019GantiPresiden, sementara teriakan "Ganti presiden!" berkali-kali menggema.

Sayangnya, aksi damai ini sempat ternoda karena pada saat yang sama massa yang mengenakan kaos bertuliskan "Sibuk Kerja" yang merupakan pendukung Presiden Jokowi, juga datang, dan kedua kelompok ini sempat bentrok di depan Sarinah.

Seperti diberitakan sebelumnya, semula GPJ berencana mengisi CFD dengan kegiatan Aksi #2019GantiPresiden Menggoyang Istana dengan cara mengundang massa melalui pesan yang diviralkan melalui grup-grup WhatsApp,  dan kemudian akan diajak mengelilingi Bundaran HI, namun tanpa orasi.

Namun pada Jumat (27/4/2018),  Panglima GPJ Ade Salon mengabarkan kalau acara dibatalkan.

"Nggak diizinkan Polda," katanya.

Pengenaan kaos bertuliskan hestek #2019GantiPresiden di acara CFD ini mendapat apresiasi dari dosen filsafat UI Rocky Gerung.

"Mulai hari ini, #2019GantiPresiden telah menjadi "public sphere": ruang argumentasi publik. Bagus buat demokrasi," katanya melalui akun Twitter pribadinya, @rockygerung. (rhm)

Ahmad Dhani: Saya Tidak Bakal Pakai Lagi Kaus #2019GantiPresiden

 
 
 
 
 
 

JAKARTA, KOMPAS.com -- Artis musik Ahmad Dhani (45) mengatakan bahwa ia tidak akan mengenakan lagi t-shirtbertulisan #2019GantiPresiden.
"Saya tidak bakal pakai (lagi) kaus itu (#2019GantiPresiden)," ujar Dhani, yang hadir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Senin (30/4/2018), dalam rangka menjalani sidang kasus dugaan melakukan ujaran kebencian yang menjeratnya.
"Takut kalau setiap minggu pakai kaus itu, gerakannya semakin besar. Saya hanya sekali pakai kaus itu tiga minggu yang lalu. Setelah itu, empat kota besar melakukan Car Free Day dengan massive. Saya tidak mau itu dijadikan alasan kalau itu gara-gara saya," ujarnya pula.Namun, Ahmad Dhani juga mengatakan bahwa ia tetap akan memenuhi undangan kegiatan yang mengatasnamakan gerakan #2019GantiPresiden.
"Saya siap diundang di Car Free Day (CFD) di seluruh Indonesia untuk #2019GantiPresiden. Kemarin saya enggak jadi di CFD Surabaya, cukup menyesal saya, karena itu kan kota (kelahiran) saya ya," ujar pentolan band Dewa 19 ini.
"Harusnya saya bisa memberikan keberanian untuk mereka, sesuai dengan maklumat ACTA hari ini bahwa menggunakan kaus #2019gantipresiden itu tidak melanggar hukum secara konstitusi," lanjutnya.Ahmad Dhani terlihat mengenakan t-shirt #2019GantiPresiden ketika menghadiri sidang perdana kasus ujaran kebencian di PN Jakarta Selatan.