Intensif Jelang May Day, KSPI hingga Ratna Sarumpaet Soroti Perpres TKA

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Komite Nasional Rakyat Indonesia Menggugat (Komnas RIM) dan Indonesia Law Enforcement Watch (ILEW) menggelar diskusi terkait Perpres Tenaga Kerja Asing (TKA) Nomor 20 Tahun 2018. KSPI menilai peraturan presiden itu tidak proburuh Indonesia.

"Yang terakhir Pak Jokowi menerbitkan kebijakan TKA yang pro kepada inspektor asing, yaitu China. Dalam dua tahun ini TKA meningkat, saya pakai data Kemenaker itu sebelumnya 21 ribu dan kenaikannya sekarang sudah 51 persen. Kenapa buruh marah? Jelas, karena lapangan pekerjaan susah dan TKA sangat mudah sekali," kata Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi di kantor Sekretariat ILEW, Jalan Veteran, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/4/2018).KSPI menilai Indonesia tidak butuh TKA luar negeri. Sebab, TKA yang bekerja di Indonesia adalah tenaga kerja buruh kasar yang tidak memiliki skill. Mereka pun menyoroti ketimpangan akibat datangnya tenaga kerja asing tersebut.

"Pertanyaannya, TKA kita di luar negeri dibutuhkan di luar negeri. Nah, TKA yang datang ke sini itu tidak dibutuhkan karena itu buruh kasar.
Hari ini yang datang TKA unskill dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Sekarang bisa saja yang datang 90 persen atau 100 persen dari China dan kehadiran mereka tidak berdampak ekonomi pada wilayah setempat. Mereka mendapatkan mes dalam pabrik dan mendapat makanan," urainya.

Rusdi mengatakan, dalam aksi buruh May Day besok, ada tiga isu yang akan disampaikan, yaitu penurunan tarif listrik, BBM, dan harga pangan. Rusdi menambahkan para buruh juga mendesak agar masuknya TKA asal China disetop dan PP 78 soal upah murah dicabut.

"Insyaallah besok kita dari buruh akan protes besar ke Jokowi karena kami nilai Jokowi gagal terhadap pasal 28, 33, dan 34. Bukan hanya gagal, bahkan abai. Bukan hanya itu, bisa jadi berkhianat pada konstitusi. Buruh adalah saksi terhadap kegagalan itu. Buat buruh, sangat tidak layak dilanjutkan. Insyaallah pukul 12.00 WIB kami ke Istora Senayan kami juga akan mendeklarasikan presiden baru dari pilihan buruh Indonesia," ungkapnya.Hal senada disampaikan Waketum Partai Gerindra Ferry Juliantono. Ferry menyoroti datangnya TKA asal China yang tidak terdidik maupun terlatih. 

"Pertumbuhan ekonomi China sekarang 6 persen. Mereka mencarikan jalan keluar agar China membuang buruhnya ke siapa yang mau. Perjanjian pemerintah China selalu mengikutsertakan klausul untuk menggunakan tenaga kerjanya. Tidak dijelaskan di situ apa skill-nya terdidik atau tidak," urai Ferry.

Ferry kemudian mengkritik Perpres 20/2018 yang dinilai menyusahkan kaum buruh. Dia mengatakan Gerindra bersama Prabowo jelas menolak Perpres 20/2018 itu. 

"Kemudian pemerintah menjalankan program infrastruktur. Gembar-gembor infrastruktur, tapi apa yang terjadi dengan itu? Infrastruktur yang dibangun ini ada nggak manfaatnya pada tenaga kerja Indonesia, saya jawab tidak. Data informasi pusat statistik terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja di bidang konstruksi, datanya di BPS. Teorinya, seharusnya ketika membangun infrastruktur itu (penyerapan tenaga kerja) harusnya naik, tapi ini turun," kata Ferry.Aktivis Ratna Sarumpaet juga berkomentar terkait Perpres TKA ini. Dia mengkritisi, jika perpres TKA ini tidak direvisi, siapa pun presidennya, tidak akan berdampak apa pun pada buruh, meski presiden nanti berganti. 

"Aku berharap kita semua fokus jangan hanya fokus karena tahun politik, jangan hanya fokus menumbangkan Jokowi. Kalau UUD kita masih seperti ini, hopeless kita, kita akan kembali menyakiti Prabowo," kata Ratna.(ams/imk)